Di Balik Angka Kemiskinan yang Turun, Indonesia Hadapi Ancaman Kerentanan Ekonomi yang Serius
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan angka kemiskinan menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025—angka terendah dalam dua dekade. Namun, di balik optimisme ini, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih mengancam stabilitas ketenagakerjaan.
Berita lainnya: Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja Memanas, China Serukan Dialog Damai
Pemerintah terus menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp 33 triliun, mencakup diskon listrik, jaminan pengangguran, dan insentif properti. Meski demikian, peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan saat ini masih sangat bergantung pada bantuan sosial (bansos).
“Transfer fiskal memang mengurangi jumlah dan intensitas kemiskinan, tetapi belum mencerminkan peningkatan produktivitas riil,” tegas Yusuf.
Fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke informal—yang berupah rendah, tanpa jaminan sosial, dan rentan terhadap inflasi.
Yusuf menekankan, pemerintah harus beralih dari kebijakan konsumtif ke produktif dengan:
Pariwisata dan manufaktur hilirisasi adalah kunci. Keduanya bisa menciptakan lapangan kerja formal dengan upah kompetitif, paparnya.
Optimisme data kemiskinan harus dibaca dengan hati-hati. Jika tidak diimbangi penciptaan kerja berkualitas, Indonesia hanya menunda bom waktu kerentanan ekonomi.
Serangan Jet F-16 Thailand dan Roket Kamboja Picu Kekhawatiran Regional Konflik Perbatasan Thailand Kamboja di…