Kehadiran Direktur Utama PT Bone Sulawesi Prima (BSP) Igo Heryanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menambah daftar panjang fenomena buronan yang masih bebas berkeliaran. Keberadaan Igo yang belum tertangkap menimbulkan pertanyaan akan efektivitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polrestabes Surabaya, dalam menangani kasus ini.
Status DPO dan Keamanan Publik
Berstatus DPO menandakan bahwa seseorang dicari oleh pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus Igo Heryanto, status ini tentu tak bisa dipandang sebelah mata, mengingat peran penting yang dipegangnya sebagai Direktur Utama dalam perusahaan berskala besar yaitu PT BSP. Keberadaannya yang bebas tentu menimbulkan kekhawatiran akan integritas dan keselamatan publik, serta memberikan kesan lemah dalam penegakan hukum.
Mengapa Penangkapan Penting?
Penangkapan terhadap seseorang yang telah masuk dalam DPO, seperti Igo Heryanto, bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga menjaga wibawa aparat di mata publik. Dengan keberadaan buronan seperti Igo yang masih terlihat bebas, hal ini bisa memberikan preseden buruk terhadap efektivitas sistem hukum. Selain itu, penangkapan segera dapat mencegah upaya buronan untuk melarikan diri lebih jauh dan melenyapkan barang bukti yang mungkin masih ada.
Peran Media dalam Mengawal Kasus
Perkembangan teknologi informasi memberi kekuatan baru pada media dalam mengawal kasus hukum. Media memiliki kapasitas untuk terus menyoroti perkembangan kasus Igo Heryanto, meniadakan ruang bagi tindak-tanduk lolosnya buronan dari jerat hukum. Dengan sorotan yang konsisten, media dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif, memaksa pihak terkait untuk bekerja lebih cerdas dan efisien.
Hambatan Penegakan Hukum
Meskipun upaya menangkap Igo Heryanto sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, tantangan di lapangan sering kali lebih besar dari yang terlihat. Faktor-faktor seperti kendala geografis, sumber daya manusia yang terbatas, hingga kemungkinan adanya faktor internal di dalam tubuh penegak hukum itu sendiri menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Oleh karenanya, sinergi antar lembaga penegakan hukum menjadi sangat esensial untuk menyelesaikan setiap kegiatan pencarian buronan.
Analisis Potensial Kebijakan Selanjutnya
Melihat kasus Igo Heryanto ini, pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan revisi mekanisme pelacakan dan penangkapan DPO. Kebijakan perlu diperkuat dengan teknologi pendeteksi terkini dan pelatihan intensif untuk petugas di lapangan. Di samping itu, kerja sama internasional juga tidak dapat diabaikan, mengingat kemungkinan buronan untuk melarikan diri ke luar negeri semakin mudah dengan globalisasi yang terjadi.
Kesimpulan
Kasus Igo Heryanto menyoroti celah terbesar dalam penegakan hukum Indonesia, khususnya dalam menangani buronan yang sudah berstatus DPO. Sekalipun tantangan dihadapi oleh aparat penegak hukum begitu kompleks, harapan masyarakat untuk melihat bahwa keadilan bisa ditegakkan harus menjadi prioritas. Sinergi yang kuat antara media, masyarakat, dan aparat hukum diharapkan dapat mempercepat penangkapan sekaligus menjadi pembelajaran penting untuk memperbaiki sistem hukuman di masa depan.
